Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara harus bersikap tegas terkait posisi Ali Umri, yang hingga saat ini masih menjadi Walikota Binjai meski sudah berstatus sebagai anggota DPRD Sumut. Salah seorang petinggi Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, mengatakan, mestinya KPUD segera meminta sikap yang tegas dari Ali Umri, apakah memilih tetap sebagai wali kota atau sebagai wakil rakyat di DPRD.

“Karena yang menetapkan hasil pemilu itu kan KPU,” ujar Burhanuddin Napitupulu saat ditemui di gedung DPR, Senayan, kemarin (18/11).  Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, bisa juga KPUD menyurati DPP Partai Golkar guna meminta kepastian mengenai posisi Umri.

Apakah DPP Golkar tidak bisa pro aktif menyelesaikan masalah ini? Burnap- panggilan Burhanuddin Napitupulu, menjawab bahwa hingga saat ini tidak ada laporan resmi dari DPD Golkar Sumut mengenai masalah itu. “Gimana mau bertindak? Nggak ada laporan,” ujarnya sambil terkekeh. Sekadar diketahui, Umri sendiri saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sumut.

Pimpinan DPRD Sumut, lanjut Burnap, juga tidak akan bisa mengambil sikap mengenai masalah ini, karena memang bukan kewenangan DPRD. Berkali-kali, Burnap mengatakan, inisiatif penyelesaian posisi Umri ini harus dari KPUD. Namun, katanya, Panwas juga bisa menggunakan kewenangannya bila ternyata ada unsur pelanggaran. “Misalnya, apakah yang bersangkutan juga mengambil gaji, honor, dan lainnya sebagai anggota DPRD,” ujar Burnap. (sam)

Sumber: Sumut Pos