Selasa, 17 November 2009
BINJAI-SIDANG gugatan Haris Harto terhadap Rini Sofyanti (tergugat I), Ali Umri (tergugat II) dan Hanizar Rawi (tergugat III) masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Binjai. Lanjutan sidang kemarin (16/12) siang, giliran Ishamdani dan Wakil Sekretaris Partai Golkar Binjai, dan Mishardinata yang dihadirkan Nur Alamsyah SH (pengacara Haris Harto-rd) sebagai saksi.
Dihadapan hakim pimpinan Tumpak Sagala SH, Ishamdani mengatakan pemegang jabatan Ketua DPRD Binjai yang sah dalam rapat pleno Partai Golkar adalah Haris Harto. Pasalnya dari lima pimpinan Kec. Partai Golkar, hanya satu yang setuju Hj Rini jadi Ketua DPRD Binjai. “Empat Kec. Partai Golkar yang tak setuju memang tak jadi ketentuan, namun salah satu syarat jadi Ketua DPRD Binjai adalah minimal berpendidikan S1. Sementara sepengetahuan saya, Rini tidak memiliki ijazah S1,” ujar Ishamdani.
Kesaksian Ishamdani diamini saksi Mishardinata. Menurutnya pengangkatan Hj Rini tak sesuai mekanisme. Sebab, tidak ada yang mengusungnya jadi ketua DPRD Binjai. “Dalam rapat pleno tanggal 25 Juli 2009 lalu, Haris Harto yang terpilih, jadi kenapa Hj Rini yang jadi ketua sementara DPRD Binjai. Memang pada rapat pleno itu pengurus yang datang tidak quorum (lengkap), karena dari 60 pengurus hanya 20 yang hadir. Dalam rapat itu, secara aklamasi Haris Harto disetujui pengurus yang hadir, walau Rini tak hadir kala itu,” beber Mishardinata.
Sementara itu, saat memberi tanggapan, kuasa hukum tergugat I (Rini-red) dan tergugat II (Ali Umri), Syarifuddin SH, mengaku heran atas penerbitan dua surat dari DPP Partai Golkar yang menetapkan dua kader Partai Golkar sebagai pimpinan DPRD Binjai yakni, Rini Sofyanti ditanda tangani Jusuf Kalla dan Haris Harto ditanda tangani, Aburizal Bakri. “Ada surat dari DPP yang mengangkat Rini jadi ketua sementara DPRD Binjai, dan di bulan yang sama hanya berbeda tanggal, turun lagi surat dari DPP yang mengangkat Haris Harto jadi ketua sementara DPRD Binjai. Jadi dari kedua surat ini yang mana yang benar?” tanya Syarifudin yang dijawab Mishardinata dengan tidak tahu. Usai pemeriksaan saksi penggugat, hakim menunda sidang untuk digelar kembali pada Kamis (26/11) mendatang dengan agenda menyerahkan bukti surat tergugat sekaligus mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. (Aswin)

 

Sumber: Posmetro Medan