Sumber: Posmetro Medan

BINJAI-Sidang lanjutan kisruh kepemimpinan DPRD Binjai, kembali digelar di PN Binjai, kemarin (5/11). Dalam sidang ini, Haris Harto, mantan Ketua DPRD Binjai, tegas menolak jawaban tergugat I (Hj.Rini Sofyanti), II (H.Ali Umri) dan III (Hanizar Rawi) pada sidang sebelumnya. Bahkan, dia menuding Ali Umri arogan.
Itu ditegaskan Haris Harto dalam replik yang disampaikan oleh Ketua Tim Penasihat Hukum, Irwansyah Putra kepada Penasihat Hukum tergugat I, II dan III, kemarin. Dalam nota repliknya Irwansyah menyebutkan, bahwa tindakan Ali Umri yang menetapkan Rini Sofyanti sebagai ketua pimpinan sementara dan ketua pimpinan defenitif DPRD Binjai periode 2009-2014, adalah bentuk arogansi dan pembangkangan terhadap kebijakan DPP Partai Golkar.
Itu tertuang dalam surat nomor :PB-1257/GK-SU/IX/2009 tanggal 16 September 2009 perihal penegasan penetapan ketua pimpinan sementara DPRD Binjai dan surat nomor PB-1256/GK-SU/IX/2009 tanggal 15 September 2009 perihal penetapan Rini Sofyanti sebagai ketua DPRD Binjai. Ini bertentangan dengan ketentuan pasal 354 ayat (2) UU No 27 tahun 2009.
Padahal lanjut Irwansyah, dengan terbitnya surat DPP Partai Golkar Nomor : B-211/Golkar/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 perihal pembatalan keputusan DPD Partai Golkar Provsu Nomor KEP-238/GK-SU/VIII/2009 dan Nomor : B-245/Golkar/IX/2009 tanggal 07 September 2009 perihal kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Binjai yang sah, seharusnya sudah tidak ada lagi konflik dualisme kepemimpinan di kepengurusan Partai Golkar Binjai.
“Itu berarti keberadaan penggugat sebagai ketua DPD partai Golkar Kota Binjai adalah sah secara hukum. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 354 ayat 2 UU No. 27 tahun 2009 penggugat berhak dan berwenang untuk mengajukan person ketua pimpinan DPRD Kota Binjai periode 2009-2014,”ucapnya.
Sementara kata Irwansyah, tentang dalil jawabab tergugat II (Ali Umri) pada halaman 2 alinea terakhir merupakan kondisi yang sengaja diciptakan oleh Ali Umri sehingga ada alasan baginya untuk menggunakan point 7 dari surat DPP Partai Golkar nomor : B-193/Golkar/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang pedoman penyiapan pimpinan DPRD.
“Padahal, kalau dipikir dengan logika sekalipun cukup mudah untuk dipahami bahwa dengan terbitnya surat DPP Partai Golkar B-211/Golkar/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 perihal pembatalan keputusan DPD Partai Golkar Provsu Nomor KEP-238/GK-SU/VIII/2009 dan Nomor : B-245/Golkar/IX/2009 tanggal 07 September 2009, tergugat II tidak dapat lagi menggunakan kewenangannya berdasarkan angka 7 dari surat DPP PG itu lagi,”terangnya.
Sedangkan bagi turut tergugat (Hanizar Rawi) sambung Irwansyah, tidak beralasan menurut hukum apabila turut tergugat mengatakan hanya menjalankan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebab, didalam perkara, turut tergugat telah melampaui kewenangannya sebagai Sekretaris DPRD Binjai dengan melakukan intervensi terhadap kebijakan internal Partai Golkar melalui surat nomor : 170-207-8 tanggal 16 September 2009 perihal mohon penjelasan penegasan penetapan ketua pimpinan sementara DPRD Binjai epriode 2009-2014.
“Untuk itu, cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima,”ujarnya. Menanggapi itu, Penasihat Hukum tergugat I dan II M.Syariffudin serta PH tergugat III, Arifin akan menjawab replik penggugat dengan menyampaikan duplik pada sidang selanjutnya. Ketua Majelis Hakim, Tumpal Sagala menunda sidang pada Senin (9/11) dengan agenda pembacaan duplik dari PH para tergugat I,II dan III. (aswin)